Kritik Taufik Tumbelaka: Komunikasi Politik Pejabat ESDM Sulut Dinilai Kurang Etis

Politik komunikasi yang dilakukan oleh pejabat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini menjadi sorotan tajam. Taufik Manuel Tumbelaka, seorang pengamat politik di wilayah tersebut, mengecam pendekatan yang diambil oleh oknum-oknum tertentu yang dinilai kurang memperhatikan etika dan norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Kritik ini mencuat setelah adanya pernyataan yang diungkapkan di media massa mengenai isu pertambangan rakyat, yang dinilai tidak pada tempatnya dan mengabaikan momen penting dalam kehidupan masyarakat.

Etika dalam Komunikasi Politik

Dalam catatan yang diterima media, Tumbelaka menegaskan pentingnya etika dalam komunikasi politik, terutama ketika pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan perayaan dua hari raya keagamaan. Pada saat tersebut, perhatian para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota, seharusnya terfokus pada pelaksanaan perayaan dan kebersamaan dengan masyarakat.

“Ketika momen penting ini terjadi, tindakan yang diambil oleh pejabat ESDM Sulut seharusnya dapat dipertanyakan dari segi etika dan kesopanan,” ungkap Tumbelaka. Menurutnya, para birokrat harus lebih bijak dalam menentukan waktu dan konteks pernyataan yang mereka sampaikan kepada publik.

Pentingnya Kesadaran Etika bagi Birokrat

Bagi seorang birokrat, pemahaman tentang etika sangatlah krusial, terutama bagi mereka yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan. Tumbelaka mengingatkan bahwa perilaku dan keputusan yang diambil oleh pejabat harus mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Perencanaan Kinerja yang Lemah

Lebih lanjut, Tumbelaka mengkritik apa yang dianggapnya sebagai lemahnya perencanaan kinerja di Dinas ESDM. Ia menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan terkesan impulsif, tanpa adanya strategi yang matang. Dalam konteks ini, ia menganggap pendekatan yang diambil oleh oknum pejabat tersebut tidak mencerminkan prinsip perencanaan yang baik, melainkan hanya mengandalkan insting saat situasi mendesak.

• Perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan.
• Tindakan yang impulsif dapat merusak reputasi birokrat.
• Pentingnya strategi komunikasi yang jelas dan terencana.
• Penguatan sosialisasi harus dimasukkan dalam desain komunikasi politik.
• Time schedule yang jelas sangat penting dalam setiap langkah.

Strategi Komunikasi yang Harus Diperkuat

Tumbelaka menegaskan bahwa penguatan sosialisasi terkait isu pertambangan rakyat seharusnya sudah dirancang sedemikian rupa dalam agenda komunikasi politik yang komprehensif. “Bukan sekadar merespons situasi secara mendadak, apalagi pada saat hari raya,” ujarnya. Ia berharap agar ke depannya ada pendekatan yang lebih strategis dalam hal komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemimpin Daerah

Kritik Tumbelaka juga menambah beban bagi Gubernur Yulius dan Wakil Gubernur Victor untuk memperbaiki kinerja jajaran birokrasinya. Menurutnya, sangat penting bagi para pemimpin daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan soft skill para pejabat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat lebih memahami norma-norma serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang diemban.

“Di era modern saat ini, pemahaman yang mendalam mengenai komunikasi politik dan etika birokrasi menjadi sangat penting. Para pejabat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam setiap langkah yang mereka ambil,” ungkap Tumbelaka, yang akrab disapa TMT, saat memberikan pernyataan dari kediamannya di Desa Suwaan, Minahasa Utara.

Kesimpulan

Kritik yang disampaikan oleh Taufik Tumbelaka mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki komunikasi politik yang dilakukan oleh pejabat di Dinas ESDM Sulut. Dengan meningkatkan kesadaran akan etika dan perencanaan yang baik, diharapkan birokrasi dapat berfungsi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga kritik ini menjadi pemicu bagi perbaikan yang lebih baik di masa depan.