Wagub Sumut Sambut Kunker Komisi VIII DPR RI untuk Memperkuat Layanan Sosial dan Kebencanaan

Pada hari Kamis, 23 April 2026, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menyambut kedatangan Komisi VIII DPR RI dalam rangka kunjungan kerja (kunker) reses di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan dan layanan sosial di daerah tersebut.

Tujuan Kunjungan Kerja

Kedatangan Komisi VIII DPR RI ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang strategis untuk memperkuat pembangunan di Sumatera Utara. Fokus utama dari kunjungan ini mencakup beberapa sektor vital, seperti layanan sosial, keagamaan, penanggulangan bencana, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Wakil Gubernur Surya menekankan, “Kami berharap kunjungan kerja ini menjadi ruang dialog yang sangat strategis untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan kebijakan, serta memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.” Pernyataan tersebut menggambarkan harapan besar agar kunker komisi viii dpr ri ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pembangunan Sosial dan Keagamaan

Dalam pertemuan tersebut, Surya memaparkan beberapa prioritas yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumut. Salah satunya adalah komitmen untuk menjaga harmoni antarumat beragama serta meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan yang inklusif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua golongan masyarakat.

Di sektor pendidikan keagamaan, Pemprov Sumut berupaya mendorong lulusan untuk tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama, tetapi juga keterampilan profesional yang dapat bersaing di tingkat global. Strategi ini diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan zaman.

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Menyangkut penyelenggaraan ibadah haji, Pemprov Sumut terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelayanan kepada calon jemaah dapat dilaksanakan dengan optimal, mulai dari proses keberangkatan hingga pemulangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pengalaman ibadah yang baik dan lancar bagi masyarakat.

Program Bantuan Sosial

Dalam bidang sosial, Pemerintah Provinsi Sumut menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial yang terus dievaluasi. Fokusnya adalah agar bantuan tersebut tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mendorong kemandirian masyarakat dan secara efektif memutus rantai kemiskinan yang sudah berlangsung lama.

• Program bantuan yang berkelanjutan.
• Evaluasi dan pengawasan yang ketat.
• Pemberdayaan masyarakat untuk mandiri.
• Fokus pada keluarga miskin.
• Penguatan jaringan perlindungan sosial.

Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu isu yang sangat diperhatikan oleh Pemprov Sumut. Upaya untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan terus diperkuat. Ini termasuk mendorong adanya pelaporan kasus dan menyediakan layanan berbasis pemulihan yang komprehensif.

Kebencanaan dan Mitigasi

Di sektor kebencanaan, saat ini Provinsi Sumut fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain itu, penguatan mitigasi berbasis edukasi dan teknologi menjadi salah satu langkah strategis yang diambil untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi berbagai kemungkinan bencana di masa depan.

Pemprov Sumut memahami betul bahwa pendidikan tentang kebencanaan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang ada. Dengan demikian, mereka dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana.

Harapan dari Kunker Komisi VIII DPR RI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Anshory Siregar, menyampaikan harapannya bahwa kunjungan kerja ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, “Pada kunjungan kerja ini kami dapat melihat secara langsung kondisi dan berbagai persoalan di daerah. Hal ini juga mempermudah dan mempercepat respons serta menghadirkan solusi cepat atas masalah yang ditemukan.”

Kunker ini merupakan bagian dari agenda Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang juga mencakup wilayah lainnya seperti Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak dari pemerintah pusat.

Dengan adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah daerah dan Komisi VIII DPR RI, diharapkan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dapat teridentifikasi dan dicari solusinya secara bersama-sama. Kunker komisi viii dpr ri ini menjadi jembatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat di Sumatera Utara.